Tag Archives: Demokrasi

Demokrasi di Kota Monarki

Kota itu bukan kota yang berdiri sendiri dan mandiri. Namun, umur kota kecil ini sudah tua. Bahkan lebih tua dari negara induknya. Orang mengibaratkan, kota ini adalah bidan yang setia menimang negera induknya sebagai bayi.

Di kota tua itu, sebuah sistem pemerintahan kuno telah terbentuk sejak dulu kala. Sistem pemerintahan yang dianggap paling purba. Sistem pemerintahan yang penguasanya turun-temurun. Penguasanya disebut raja dan daerah kekuasaannya dikenal dengan kerajaan. Orang modern menyebutnya sistem monarki.

Kala itu, kerajaan itu berada dalam sebuah negeri terjajah. Saat gegap gempita revolusi negeri terjajah menyeruak, kerajaan itu pun larut dalam revolusi itu. Banyak yang bilang, kerajaan itu punya andil besar lahirnya negara yang baru saja melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Dan sejarah menceritakan, kerajaan itu menyatakan penyatuannya kepada negara itu karena ikatan senasib sepenanggungan zaman revolusi. Sang bidan pun menyatakan penyatuannya kepada bayi yang baru lahir.

Kerajaan itu pun akhirnya mendapatkan keistimewaan oleh negara baru itu sebagai imbal balik atas perannya saat zaman revolusi. Raja di kota itu secara otomatis akan menjadi pemimpin administrasi kota. Sang raja merangkap jabatan sebagai pemimpin kota dalam sebuah tatanan negara yang katanya menganut sistem demokrasi.

Sistem monarki yang sudah lama dianut akhirnya berpadu dengan sistem demokrasi yang dianut negeri itu. Dua sistem itu bergumul, menyatu dan berpadu dalam kota itu. Puluhan tahun lamanya sistem kuno monarki itu berpadu dengan sistem modern demokrasi. Itu yang akhirnya disebut orang dengan keistimewaan kota itu.

Keistimewaan itu telah mengakar dan mendarah daging bagi penduduk kota tua itu. Tak hanya penduduk asli kota itu, ribuan anak muda yang mendatangi kota itu juga ikut memetik buah manis dari keistimewaan itu. Percintaan sistem monarki dan demokrasi melahirkan ekostisme kota yang bernama pluralisme.

Kota itu masih percaya dengan Sabda Pandita Ratu, tapi perbedaan pemikiran dan pendapat bukan barang haram di kota itu. Kota itu masih setia nguri-uri akar budaya yang lahir dari nenek moyang, namun tidak menolak mentah-mentah arus globalisasi. Perpaduan antara “kekunoan” dan “modernitas” itu yang semakin membuat istimewa kota itu.

Kota itu semakin istimewa saat ribuan orang dari berbagai suku bangsa, dari berbagai agama, dari berbagai penjuru negara ini berkumpul di kota itu. Akhirnya kota itu menjadi manifestasi dari negara itu.

Di kota monarki itu, anak muda belajar dan mengenal demokrasi. Di kota kecil itu anak-anak muda berbisik-bisik soal revolusi. Mereka lelah dengan sistem demokrasi yang belum juga menyejahterakan rakyat jelata dan berpikir revolusi menjadi solusi.

Kini kota monarki itu digugat oleh pemimpin negara. Monarki dianggap menghalangi demokrasi. Mereka yang ada di kota itu bertanya-tanya apa yang terjadi. Ada yang merasa pemimpin negara lupa sejarah. Namun, ada pula yang merasa pemimpin negara hanya menjalankan konstitusi.

Rakyat jelata di kota itu menunggu keputusan para pengurus negara. Apakah kota itu akan menjadi monarki seutuhnya yang artinya sang bidan tak lagi menggendong bayinya. Apakah kota itu menjadi demokrasi seutuhnya yang artinya melupakan semua sejarah masa lalu. Atau apakah mereka para pengurus negara itu membiarkan perpaduan monarki dan demokrasi terus terjadi?


“Ini Pesta Demokrasi, Bung!”

Entah mengapa, bagiku raungan suara knalpot yang memekakkan telinga lebih indah suaranya daripada celoteh Jurkam yang mengobral janji. Wajah para simpatisan Parpol yang dicorat-coret juga lebih sedap dipandang mata daripada wajah para Caleg yang mengesankan diri “smart” ketika debat.

Janji yang terucap Jurkam ketika kampanye, pernah aku dengar 5 tahun yang lalu. Apa yang mereka katakan tak jauh beda ketika mereka berdiri di atas panggung tahun 2004 lalu di depan ribuan massa yang aku yakin lebih menunggu goyangan hot penyanyi dangdut daripada ocehan Jurkam. Kalaupun ada bedanya, hanya sedikit saja.

Dan mereka para Caleg sudah terlalu lelah mengesankan diri sebagai seseorang yang “smart”, “perduli” ataupun “aspiratif”. Mereka terlalu letih dengan citra yang ingin didapatkan hingga akhirnya, aku terlalu muak melihat wajah mereka. Bagi mereka citra adalah segalanya, termasuk citra sebagai orang yang dianiaya, didzolimi. Citra sebagai orang yang tertindas terlalu sering diciptakan sehingga hampir semua Caleg mengaku orang tertindas (entah siapa yang menindas).

Ketika mereka Jurkam dan Caleg sibuk dengan cara mereka sendiri menghadapi pemilu, maka masyarakat punya cara sendiri melampiaskan nafsu demokrasi. Knalpot sepeda motor yang meraung-raung, arak-arakan di jalanan yang memacetkan, corat-coret wajah sebagai bentuk fanatisme menjadi cara tersendiri untuk menghadapi proses demokratisasi di negeri ini.

Kampanye Pemilu telah membuktikan dangdut lebih menarik dari janji kampanye. Mendayu-dayunya musik dangdut lebih asoy daripada obral janji yang berbusa-busa. Hentakan musik dangdut (plus kendangnya) lebih membuat masyarakat bergoyang dan mengangkat tangan daripada teriakan Caleg “Pilih saya.”

Saat kampanye sudah akan berakhir, mereka para Caleg dan Jurkam masih punya itung-itungan politik menuju hari pemilihan dan bagi masyarakat, akhir kampanye adalah akhir dari segala pelampiasan nafsu belajar demokrasi seperti kata seorang simpatisan partai yang harus kena tilang polisi, “Ini pesta demokrasi, Bung.”


%d blogger menyukai ini: