Tag Archives: Hukum

Tan Malaka dan operanya

Kontroversial. Itulah kata yang pas untuk menggambarkan Bapak Revolusi Indonesia, Tan Malaka. Kontroversi memang selalu menyelimuti setiap liku laki-laki kelahiran Suliki ini. Mulai dari perpecahannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Komunis Internasional (Komintern), petualangannya ke berbagai negara karena diburu intel hingga kematiannya yang masih misterius. Kini, kontroversi kembali menyeruak, Opera Tan Malaka dilarang disiarkan di TV lokal  di sejumlah daerah oleh aparat negara.

Melihat dengan mata kepalanya sendiri, Tan Malaka begitu berduka saudara-saudaranya sebangsa ditindas di perkebunan di Sumatra. Kenyataan di perkebunan itu membuat hatinya berontak dan datang ke pusat pergolakan perjuangan bangsa, Jawa. Dia pun bergabung dengan tokoh-tokoh PKI untuk mengkoordinasi buruh-buruh. Tak hanya itu, Tan Malaka juga mendirikan sekolah-sekolah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sang Penjajah Belanda yang khawatir dengan kegiatan Tan Malaka akhirnya menangkap dan membuangnya.

Tan Malaka pun memulai operanya di Belanda saat pembuangan. Beberapa kali bergabung dengan Komintern, dia ditunjuk sebagai Pimpinan Komunis Asia Tenggara. Namun, hubungannya dengan PKI dan Komintern pecah setelah PKI berniat memberontak 1927. Partai Republik Indonesia (Pari) didirikannya sebagai alat perjuangan. Puluhan tahun Tan Malaka berpetualang ke berbagai negara menghindari kejaran intel. Baru menjelang kemerdekaan bangsa ini, Tan Malaka bisa masuk Indonesia.

Setelah kemerdekaan, Tan Malaka berhubungan dengan tokoh-tokoh perjuangan mulai dari Soekarno hingga Jenderal Soedirman. Sikap kerasnya dan tak mau kompromi dengan penjajahan akhirnya mengantarkannya ke ujung maut oleh sesama anak bangsa. Kematiannya masih penuh misteri. Ada yang menyebutnya dia ditembak dan dibuang ke Kali Brantas. Namun, peneliti Belanda, Harry A Poeze menduga Tan Malaka dimakamkan di Semen, Kediri. Hingga kini, teka-teki kematiannya pun belum terungkap.

Kini, kala sejumlah TV lokal hendak menayangkan Opera Tan Malaka, mereka yang dikenal dengan aparat negara melarang penayangan opera yang mengawinkan antara musik dan sastra itu. Rupanya bangsa ini masih belum benar-benar belajar dari sejarah. Segala sesuatu yang berbau PKI adalah haram hukumnya. Anak-anak muda bangsa ini dipaksa untuk tidak mengenal Tan Malaka yang sebenarnya sudah menyandang gelar pahlawan nasional. Bangsa ini terlalu berpikiran kerdil ketika tokoh yang bisa menginspirasi anak-anak muda tentang totalitas perjuangan dan nasionalisme selalu diasingkan dari rakyatnya.

Bangsa ini tak boleh lupa, Tan Malaka memang seorang komunis, namun juga nasionalis sejati. Mereka para aparat negara tak boleh lupa, proklamator bangsa ini, Soekarno selalu menenteng buku Aksi Massa karya Tan Malaka untuk menggerakkan semangat rakyat menjelang kemerdekaan. Anak-anak muda yang memaksa Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan juga “dikompori” Tan Malaka. Soekarno pun sudah menyerahkan mandat kepada Tan Malaka dan tiga orang lainnya untuk memimpin bangsa ini jika suatu ketika Soekarno menghadapi masalah.

Kita selalu mendengungkan diri sebagai bangsa yang besar karena menghargai perjuangan para pendiri bangsa ini. Namun, negara lewat aparat-aparatnya telah melarang rakyatnya untuk menonton sepenggal kisah tentang pahlawan nasional itu. Benarkan kita bangsa yang besar?

 

Iklan

Lanjar, Ayin & Dagelan Hukum

Melihat wajah Lanjar Sriyanto yang terpampang di beberapa koran beberapa hari terakhir, saya melihat adanya kepedihan yang begitu dalam. Usianya baru 36 tahun, tapi kesan ketuaan itu begitu terlihat dengan tubuh kurusnya. Kumis dan jambangnya lebat dengan tatapan mata yang begitu pilu menambah kesan ketuaan laki-laki itu.

Belum lagi, ada jeruji besi yang mengekang kebebasan Lanjar dalam foto di koran-koran itu. Dia hanya menunduk saat berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, M Taufiq SH. Dia kini menjadi pesakitan kasus kecelakaan lalu lintas. Lanjar menjadi terdakwa atas kasus meninggalnya Saptaningsih dalam sebuah kecelakaan di Colomadu, Karanganyar, beberapa bulan yang lalu. Saptaningsih adalah istri Lanjar yang diboncengkan laki-laki yang sehari-hari menjadi buruh bangunan itu.

Ketika itu, Lebaran hari kedua. Lanjar, Saptaningsih dan anak mereka Warih baru saja pulang dari silaturahmi di kerabat mereka. Saat mereka melintas di Jl Adisucipto tiba-tiba mobil Carry yang ada di depan Lanjar mengerem mendadak hingga akhirnya Lanjar tidak bisa menghindari tabrakan. Sepeda motornya jatuh, Lanjar terplanting dan Septaningsih terpental ke kanan.

Namun, kejadian belum usai. Dari arah berlawanan, ada mobil Panther yang melaju kencang dan Septaningsih yang terkapar di jalanan ditabrak hingga tewas. Kini sudah sudah hampir empat bulan berlalu dan Lanjar dimintai pertanggungjawabannya di depan hukum. Jaksa mendakwa Lanjar karena kelalaiannya menyebabkan istrinya tewas seperti apa yang ada dalam Pasal 359 KUHP.

Dia menjadi terdakwa atas meninggalnya istrinya. Dia yang awam hukum mengikuti proses yang ada hingga akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar menahannya. Keluarga kecil itu kini menjadi korban penegakkan hukum yang membutakan diri dari rasa keadilan. Septa ningsih telah meninggal, Lanjar ditahan dan Warih anak mereka mogok sekolah.

Hukum di negeri ini memang seperti dagelan. Hukum bisa begitu tegas bagi mereka orang kecil dan papa. Tapi hukum bisa sangat fleksibel bagi mereka yang punya kuasa dan uang. Lihat saja, Arthalyta Suryani alias Ayin yang bisa menikmati fasilitas istana di balik jeruji besi. Kamar Ayin di tahanan itu lebih mewah dari kamar tahanan lainnya dan lebih mewah dari kamar di kos atau rumah kontrakan buruh bergaji rendah.

Seorang pakar hukum di Solo pernah berkata, hukum itu benda mati sehingga proses penegakan hukum akan sangat bergantung pada aparat penegaknya. Ketika Lanjar harus duduk di kursi pesakitan pengadilan dan Ayin menjadi ratu di Rutan Pondok Bambu, ternyata slogan semua orang memiliki kedudukan sama di depan hukum nyatanya tidak berlaku lagi. Dulu orang miskin sudah dilarang sakit, dilarang sekolah dan sekarang orang miskin dilarang berurusan dengan hukum.


Bukan Noordin M Top!

Noordin M Top

Penunjuk arah lokasi penggerebekan di ringroad Mojosongo, Jebres, Solo

Membaca tulisan yang tertulis di papan warna hitam di tepi jalan ringroad Mojosongo, Jebres itu sempat membuat aku tersenyum sendirian. Lewat tulisan itu, warga sekitar lokasi penggerebekan di Kepuhsari RT 03/RW XI Mojosongo, Jebres, Solo seakan mengajak pengguna jalan untuk “mampir” di sebuah rumah yang menjadi saksi bisu Noordin M Top meregang nyawa.

Penulisan nama Nurdin yang salah (seharusnya Noordin) di tepi jalan, ternyata tetap menjadi magnet tersendiri bagi para pengguna jalan termasuk pemudik. “Kebanyakan pemudik yang mau pulang kampung terus mampir dulu ke sini untuk melihat. Pendapatan ya lumayan, dalam sehari kemarin dapat Rp 1 juta,” kata Geyol, seorang warga yang menjadi tukang parkir dadakan.

Biasanya pada pemudik cukup memarkirkan kendaraannya di tepi ringroad, berjalan sekitar 200 meter, maka sampailah mereka di sebuah rumah yang telah tertutup seng. Para “wisatawan teroris” itu hanya bisa melihat atap rumah yang hancur terbakar atau kalau mereka berani sedikit nekat maju dan mengintip bisa melihat kehancuran rumah setelah dibombardir Densus 88 Antiteror Rabu (17/8) malam hingga Kamis (18/9) pagi.

Suasana ramai dari Kamis hingga Jumat di sekitar rumah yang dikontrak Susilo dan isterinya Putri Munawaroh sangat kontras dengan suasana Rabu malam. Di sebuah desa yang ada di ujung utara Solo dan berbatasan dengan daerah Karanganyar ini, keheningan malam pecah ketika suara tembakan mulai terdengar pukul 22.30 WIB. Warga yang mulai beranjak menuju tempat tidur, seakan diusik ketenangannya dengan suara tembakan demi tembakan.

Malam itu cerah, bintang tetap memancarkan cahayanya di tengah langit yang kelam. Aku baru sampai di lokasi sekitar pukuk 24.00 WIB. Kerumunan warga sudah memenuhi jalan-jalan menuju lokasi penggerebekan. Namun, mereka tidak bisa melihat drama kehidupan itu, karena polisi membuat pagar betis dengan radius sekitar 300-500 meter. Kewajiban sebagai seorang jurnalis mengharuskanku mengorek keterangan dari sana sini untuk memastikan penggerebekan itu.

Ada nama Susilo, Putri Munawaroh, Totok Indarto pemilik rumah, serta beberapa nama warga yang menjadi saksi dan tentunya nama Suratmin, ketua RT setempat yang menjadi buruan para kuli tinta. Belum ada nama Urwah alias Bagus Budi Pranoto, Aji ataupun Noordin M Top. Semuanya masih gelap karena belum ada pejabat berwenang yang mau memberikan konfirmasi.

Di tengah bukit kecil yang dipenuhi dengan rumput liar dan tanaman singkong, aku tiduran beratapkan langit. Saat petugas lengah, aku bisa sedikit merangsek masuk menembus pagar betis dan maju mendekat ke lokasi penggerebekan. Mungkin sekitar 150-200 meter dari lokasi. Bersama beberapa kawan jurnalis lainnya, tidak ada yang bisa kami lakukan selain menunggu.

Meski jaraknya semakin dekat dengan lokasi, namun aku pun tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di sebuah rumah yang sedang dikepung itu. Hanya rentetan tembakan yang tak pernah berhenti malam itu yang bisa kudengarkan. Setiap momen penting, aku catat dan ingat. Termasuk pula, saat mobil ambulan yang mengangkut seorang anggota polisi yang tertembak pergi dari lokasi.

Entah mengapa, suara azan subuh yang bersahutan itu terdengar begitu syahdunya. Sebelumnya rentetan tembakan terus terdengar. Namun, tak ada suara tembakan satu kali pun yang terdengar ketika suara panggilan Sang Khalik menggema. Namun, ketenangan sesaat itu juga hanya berlangsung singkat. Suara tembakan kembali pecah dan saat matahari mulai berpendar.

“Bummmmm.”

Suara ledakan keras seperti bom diikuti rentetan tembakan.

“Bummmmmmmm.”

Suara ledakan lebih keras lagi. Setelah itu sunyi dan aku tak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Tak ada lagi suara tembakan. Tak ada lagi mobil ambulan ataupun kendaraan lainnya yang melintas jalan rusak menuju lokasi penggerebekan. Dan segala tanya muncul di kepala. Apa yang terjadi? Sudah berakhirkah? Siapa mereka? Berapa jumlahnya? Tewaskah?

Matahari sudah mulai meninggi, namun semuanya masih gelap. Beberapa jam berada dalam sebuah kesimpangsiuran, satu persatu jawaban mulai terkuak. Ada empat kantong mayat dan seorang perempuan ditandu dengan dragbar dibawa menuju ke Jakarta. Dua nama hampir dipastikan tewas dalam penyergapan itu, Urwah dan Susilo. Menjelang siang, ada pesan singkat yang masuk ke Ponsel. “Satu orang yang belum diketahui identitasnya, 90% NMT (Noordin M Top).”

NMT? Benarkah? Jangan-jangan seperti Temanggung? Pertanyaan itu terus menerus muncul hingga akhirnya jawaban itu datang dari Kapolri. Empat yang tewas adalah NMT, Urwah, Aji dan Susilo. Sedangkan perempuan yang terluka adalah Munawaroh. Kini semuanya menjadi terang. Tapi benarkah salah satunya adalah Noordin M Top yang ini diburu polisi. Semoga saja kali ini benar adanya, Noordin M Top dan bukan Nurdin M Top seperti tulisan penunjuk arah di tepi ringroad Mojosongo.


Untuk Sebuah Kesalahan

Wajah Nova Zaenal dan Bernard Mamadou terlihat bersinar-sinar. Jelas wajah itu bertolak belakang beberapa hari sebelumnya. Wajah pasi, muram penuh kepasrahan ketika ruang tahanan menanti dua pemain sepakbola itu.

Pakaian batik dengan motif warna coklat menjadi saksi bisu hari pembebasan mereka. Setelah sempat bersalaman dengan Kapolda Jateng Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo yang secara resmi mengabulkan penangguhan penahanan pemain Persis dan Gresik United tersebut, udara kebebasan yang tertenggut selama satu pekan terakhir kembali mereka dapatkan.

Kamis pekan lalu bisa jadi menjadi hari yang akan terus mereka kenang. Setelah kericuhan di lapangan, polisi yang dipimpin langsung Kapolda akhirnya menangkap dan menahan mereka atas sebuah kesalahan “adu jotos” di lapangan.

Setelah bersalaman, Nova langsung mengucapkan kata maaf atas kekhilafannya. Dalam suratnya yang ditujukan kepada Kapolda, Nova dan Mamadou juga mengaku emosi sehingga akhirnya saling pukul dan mereka meminta maaf atas “kesalahan” itu.

Surat itu mungkin begitu ampuh karena akhirnya mereka berdua untuk sementara bernafas lega bisa keluar dari tahanan. Dengan jawaban diplomatis, Kapolda mengatakan, tak perlu Nova meminta maaf kepadanya. “Jangan meminta maaf kepada saya. Apa yang saya lakukan karena saya mencintai sepakbola. Saya ingin sepakbola Indonesia bisa lebih baik lagi,” jawab Jenderal bintang dua ini.

Di mata polisi, dua pemain sepakbola itu memang patut diduga “dipersalahkan” atas aksi kekerasan di lapangan. Penangkapan dan penahanan pun akhirnya menjadi sebuah “keniscayaan” atas “kesalahan” yang dilakukan. Namun, begitu kata maaf meluncur dan terucap, ada sebuah keringanan akan “kesalahan” yaitu penangguhan penahanan yang akhirnya mereka dapatkan.

***

Lain Nova dan Mamadou, lain pula dengan Briptu Dadang. Oknum anggota Satintelkam Poltabes Solo yang diduga menjadi pelaku perampokan taksi juga harus siap membayar atas sebuah “kesalahan” yang telah diperbuatnya. Bahkan, dengan nada tegas, Kapolda menyatakan, hukuman bisa sampai pada tingkat pemecatan.

Di depan Kapolda, Dadang juga mengakui apa yang telah diperbuatnya merupakan kesalahan. “Siap, salah,” kata dia dengan gaya bicara khas anggota polisi berbicara pada pimpinannya.

Di depan belasan wartawan, Kapolda pun menyatakan komitmennya atas penegakan hukum. Hukum harus menjadi panglima. “Seandainya langit akan runtuh, penegakan hukum tetap harus jalan,” tegasnya.

Bersama seorang mahasiswa di Solo, anggota polisi yang baru dua tahun berdinas tersebut, nekat melakukan aksi perampokan dengan bermodalkan senjata mainan. Dia beralasan ingin membantu temannya, namun bagi aparat penegak hukum, kesalahan harus ada ganjarannya.

***

Terlalu sering kesalahan itu dilakukan dalam keseharian, mulai dari salah melanggar rambu lalu lintas hingga salah saat bekerja. Dan kesalahan itu memang harus ada ganjaran hukuman, entah hukuman langsung ataupun tidak langsung.

Dari kesalahan itu, orang bisa belajar tentang arti kebenaran. Dari perbuatan yang lalai dan khilaf, orang bisa belajar tentang arti dosa. Dari sebuah kesalahan, orang bisa lebih menghargai kata maaf. Namun, kadang pula terdengar kata majelis hakim saat mengambil keputusan terucap kata: “Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf.”


Namanya Mus

Panggil saja dia dengan panggilan Mus. Usianya baru 15 tahun. Untuk anak seukuran dia, tubuhnya tergolong bongsor. Kulit wajahnya hitam, menunjukkan sinar ultraviolet sering membakar kulitnya. Wajahnya tidak memancarkan wajah anak yang tampak tanpa dosa. Namun, wajahnya juga tidak menunjukkan keberingasan anak-anak. Wajah standar anak Indonesia pada umumnya, terlihat takut pada orang yang lebih tua dan malu-malu untuk mengungkapkan perasaannya.
Borgol besi melilit kuat di kedua pergelangan tangannya. Kepalanya tertunduk lesu seakan menyesali perbuatan yang dia lakukan pagi itu. Kalau bisa dan boleh mengungkapkan kata sumpah serapah, Mus ingin berkata-kata, “Mengapa…mengapa harus berakhir seperti ini.”
Di pagi yang buta, kala langit belum sepenuhnya terang, saat kabut pagi masih menyelimuti Kota Solo, tubuh Mus menggigil ketakutan. Ketakutan yang luar biasa besar karena ini menyangkut hidup dan mati. Atap rumah menjadi persembunyiannya selama dua jam. Suara pentungan diseret, gesekan pedang dengan aspal yang bikin telinga miris, semakin menyiutkan nyalinya. Belum lagi, teriakan yang saling bersahutan, menjadikan Mus ingin kencing di celana.
Pilihan hidup memutuskan Mus merampok malam itu. Namun, sial bagi dia dan kawannya Teguh. Korban memberikan perlawanan dan membuat Teguh tak berdaya hingga akhirnya pingsan dipukuli massa. Mus bisa selamat dari kejaran massa setelah naik ke atap rumah dan kini atap rumah sebelah yang habis disatroninya menjadi tempat persembunyiannya.
Kedua kakinya sebenarnya sudah kesemutan dari tadi. Namun, untuk menggerakkan kakinya saja, Mus takutnya bukan kepalang. Satu gerakan bisa menimbulkan suara dan itu merupakan bahaya besar. Sepatu lars polisi beberapa kali terdengar keras. Instruksi dari seseorang yang mungkin komandan polisi terdengar begitu dekat, “Coba dikepung, ada yang dari barat, utara, selatan, timur. Semuanya bergerak.”
Perintah itu diikuti suara sepatu lars seperti orang baris berbaris. Seperti ada ritme-nya, namun bagi Mus itu adalah ritme kematian. Mus terlalu bimbang untuk memutuskan, apakah tetap bertahan terus atau akhirnya mengangkat kedua tangan tanda menyerah. Mus tidak memiliki sapu tangan putih sebagai tanda dia menyerah kalah, seperti dalam film-film perang yang sering ditontonnya.
Seluruh tubunya sudah terasa pegal. Mus belum ingin menyerah, namun begitu pegalnya tubuhnya sehingga Mus memutuskan untuk memutar badannya. “Itu di atap kelihatan topinya,” teriak seseorang.
Teriakan itu seperti panggilan kematian. Tiba-tiba jantung Mus seperti berhenti. Matanya terpejam kuat seakan tidak berani menghadapi kenyataan yang akan segera terjadi. Suara orang berteriak-teriak semakin terdengar keras. “Ambil tangga..ambil tangga.”
Nyalinya semakin mengkeret. Tak tahu lagi harus berbuat apa, Mus sudah pasrah. “Sudah, semuanya mundur. Semua anggota mendekat, cepat.” Mus mendengar suara itu, seperti suara orang yang tadi memberi perintah untuk mengepung. Tinggal menunggu waktu saja, bagi Mus untuk tertangkap. Namun, ia masih belum tahu, apakah ia akan “habis” pagi itu, atau Tuhan masih memberi kesempatan lain.
Suara anak tangga dinaiki begitu membahana di telinganya. Inilah akhir dari segalanya pikir Mus. Belum sempat Mus mengambil nafas untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk, Mus telah melihat moncong pistol di depannya. Mukannya pucat pasi dan dengan langkah gontai Mus berdiri. “Habisi saja,” teriak orang-orang.
Polisi yang bersiap seperti membuat barikade menenangkan massa yang terlanjur geram dan marah. Satu anak tangga terakhir dan kini Mus kembali menginjak bumi seakan membawa kembali dalam dunia nyata. Polisi tak berseragam yang menodongkan pistol tadi memegang erat lengannya dan tanpa ada komando, Mus diseret lari. Polisi memberikan pengamanan yang super ketat kepada Mus, seperti artis yang diserbu penggemarnya.
Sinar matahari mulai muncul di ufuk timur. Menandakan pagi sebenar-benarnya pagi segera tiba. Di atas truk polisi yang menyelamatkannya dari kejaran massa, Mus melihat matahari yang bersinar cerah.


Kursi Panjang Pengadilan dan Penantian Keadilan

Deretan kursi panjang pengadilan mungkin menjadi saksi bisu sebuah arti penantian bagi sejumlah jurnalis media lokal di Solo. Sudah lebih dari 3 jam lamanya, para jurnalis di Solo menduduki deretan kursi panjang di salah satu ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Solo. Hanya satu hal yang mereka tunggu, sidang kasus dugaan korupsi APBD 2003 yang menyeret enam mantan anggota DPRD Solo periode 1999-2004 menjadi terdakwa. Rencananya, sidang bakal mengagendakan pembacaan tuntutan dari jaksa.

Sejak pagi, sejumlah jurnalis yang biasa menggawangi desk hukum dan kriminalitas di Solo sudah mangkal di pengadilan. Hari itu, ada dua jadwal sidang yang cukup menarik, selain sidang korupsi APBD 2003, masih ada juga sidang korupsi lainnya yaitu korupsi dana PKPS BBM di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Solo yang menyeret mantan Direkturnya Siti Nuraini Arief sebagai terdakwa.

Sidang kasus korupsi PKPS BBM juga mengagendakan pembacaan tuntutan. Seperti sudah menjadi kewajaran, jadwal persidangan selalu mengalami penundaan. Untuk sidang korupsi RSJD, boleh dibilang cukup tepat waktu, dimulai jam 10.40 WIB. Jaksa, hakim, pengacara dan terdakwa semuanya sudah siap dan sidang digelar. Jaksa akhirnya menuntut Siti Nuraini Arief dengan 2,5 pidana penjara plus denda Rp 50 juta plus pengembalian uang lebih dari 600 juta yang telah dikorupsi.

Seusai sidang, Siti sempat menghindari jurnalis. Wajahnya ditutup dengan blocknote dan langsung dirangkul oleh keluarganya. Tampak dia sempat menangis setelah jaksa menuntutnya 2,5 penjara. Dan, ketika sidang kasus korupsi itu sudah berlalu, kini tinggal sidang korupsi APBD 2003 yang jadi incaran jurnalis.

Ruang sidang IV PN Solo telah disiapkan. Pengeras suara telah terpasang rapi. Namun, hinggga lebih dari 2 jam menunggu belum ada kepastian kapan sidang digelar. Jaksa, pengacara, enam terdakwa yaitu Gunawan M Su’ud, Zaenal Arifin, Sahil Al Hasni, James August Pattiwael, Bambang Rusiantono dan Satryo Hadinagoro juga telah siap. Jurnalis, entah itu jurnalis media cetak, fotografer dan wartawan TV dan radio juga telah siap sedia merekam momen pembacaan tuntutan tersebut.

Tak ada kejelasan kapan sidang dimulai membuat jurnalis mulai letih menunggu dan kursi panjang di dalam ruang sidang menjadi pelarian. Ada sekitar lima kursi panjang di dalam ruang sidang itu dan semuanya terisi oleh jurnalis yang kelelahan menunggu. Beberapa jurnalis bahkan sempat tertidur pulas saat tiduran di kursi panjang. Mereka seakan menanti sebuah hal yang belum pasti.

Apa yang ditunggu oleh jurnalis di kursi panjang itu, tak beda dengan penantian panjang dari masyarakat akan sebuah keadilan. Penantian panjang akan terungkapnya sebuah kasus korupsi yang dilakukan secara massal. Kasus korupsi APBD 2003 telah bergulir sejak tahun 2004 atau empat tahun yang lalu. Pimpinan DPRD Solo periode 1999-2004 dan juga anggota Panitia Rumah Tangga (PRT) telah menjadi terpidana kasus serupa dan kini giliran enam terdakwa yang menunggu kepastian hukum.

Empat tahun proses hukum tersebut berjalan. Untuk sebuah proses hukum, empat tahun merupakan waktu yang lama. Setelah ditangani Polwil Surakarta berkas kasus tersebut sempat bolak-balik dari Kepolisian ke Kejaksaan hingga puluhan kali. Baru pada awal tahun 2008 berkas untuk enam terdakwa dilimpahkan ke PN Solo. Setelah sekitar 8 bulan persidangan digelar, akhir September akhirnya sampai pada tuntutan.

Namun, setelah menunggu sekitar 3 jam, jurnalis harus kecewa karena pembacaan tuntutan baru akan dilakukan setelah Lebaran dengan alasan majelis hakim tidak komplit meski jaksa telah siap dengan tuntutannya. Penantian panjang itu ternyata belum berakhir. Penantian jurnalis di kursi panjang pengadilan seakan menyiratkan sebuah kenyataan penantian panjang masyarakat akan sebuah keadilan.


Oase di Gurun Pasir

“Ketika nurani melihat kenyataan, maka kejujuran

akan kebenaran adalah suatu keharusan.”

Senyumnya mengambang tipis layaknya orang biasa yang bersahaja. Perkataan yang meluncur dari mulutnya menunjukkan keteguhan hatinya yang mungkin sekokoh Tembok Raksasa China. Pusaran keras arus di selelilingnya tidak pernah mengoncangkan kata hatinya.

“Saya tidak pernah berusaha melawan arus. Saya hanya meluruskan arus yang ada. Saya hanya mengikuti kata hati, karena hati nurani tidak pernah berbohong. Ketika nurani melihat kenyataan, maka kejujuran akan kebenaran adalah suatu keharusan.”

Kalimat itu meluncur dari mulut mantan Kasatreskrim Poltabes Solo Komisaris Polisi Syarif Rahman saat berbincang-bincang dengan saya beberapa waktu yang lalu. Kamis kemarin, Syarif resmi melepas jabatannya sebagai Kasatreskrim Poltabes Solo dan akan menduduki posisi baru sebagai Kasubbag Reskrim Polwil Banyumas.

Kalau bapak dua anak ini tidak menggunakan seragam formal Polri, maka banyak orang yang bakal mengira jika dirinya bukan polisi. Untuk ukuran seorang anggota polisi, tubuh Syarif memang tergolong mungil. Namun, di balik tubuh mungilnya, Syarif memiliki keteguhan hati yang tidak terukur dalam sebuah institusi kepolisian. Saya meyakini itu meski saya baru mengenalnya enam bulan terakhir dan benar-benar akrab pada tiga bulan terakhir ini.

Keteguhan hati dalam bekerja dan berusaha tidak larut dalam pusaran arus yang bisa menyeretnya dalam kehinaan benar-benar terasa ketika Syarif mengungkap sejumlah kasus besar terutama kasus korupsi yang menyeret pejabat dan mantan pejabat Solo.

Saya meyakini tekanan tidak hanya muncul dari luar, tapi juga dari dalam dan itu semua dilewati laki-laki kelahiran Madura 33 tahun silam dengan tenang dan tanpa kompromi sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Solo menyandang status baru sebagai tersangka korupsi. Bagi saya yang hampir setiap hari berinteraksi dengan masalah hukum dan kriminalitas di Solo, penuntasan kasus korupsi tersebut bagaikan perjalanan tanpa ujung. Sudah bertahun-tahun kasus tersebut mandek tanpa kejelasan arah. Dan dari tangannya ada secercah harapan kasus tersebut dapat segera dimejahijaukan.

Selama empat bulan terakhir, sedikitnya ada enam pejabat dan mantan pejabat di Solo yang menyandang gelar tersangka korupsi. Mungkin itu waktu yang cukup lama, namun jika dibandingkan dengan dua tahun mandeknya kasus tersebut, empat bulan merupakan langkah cepat dari penuntasan kasus korupsi. Kini, saat berkas untuk dua tersangka memasuki tahap akhir, lulusan Akpol yahun 1996 tersebut pindah dan saya pun hanya bisa berharap kasus tersebut tuntas hingga pengadilan.

Sering saya guyonang dengan sejumlah kawan, jika melaporkan kasus kehilangan ayam ke kepolisian, maka orang yang melaporkan kehilangan ayam tersebut akan kehilangan kambing di kepolisian. Sindiran kasar tersebut sudah menjadi rahasia umum atas bobroknya penegakan hukum di negara ini. Buramnya penegakan hukum di negara ini tidak hanya tercipta atas banyaknya individu di dalam institusi yang memang sudah bobrok, namun keboborkan tersebut terjadi karena sistem yang ada memang sudah sangat bobrok.

Mungkin kita kagum atas sikap mantan Jaksa Agung Abdulrahman Saleh yang berusaha membenahi institusi kejaksaan, meski dapat dikatakan akhirnya gagal. Dan saya juga kagum atas sikap Syarif yang tetap berpegang teguh pada hati nurani menjalani pekerjaan yang penuh godaan. Saya yakin dan percaya jika Abdulrahman Saleh ataupun Syarif Rahman bukan orang suci, namun dalam dunia penegakan hukum mereka telah menjadin oase di padang pasir yang kering.


%d blogger menyukai ini: