Tag Archives: jurnalistik

Kursi Panjang Pengadilan dan Penantian Keadilan

Deretan kursi panjang pengadilan mungkin menjadi saksi bisu sebuah arti penantian bagi sejumlah jurnalis media lokal di Solo. Sudah lebih dari 3 jam lamanya, para jurnalis di Solo menduduki deretan kursi panjang di salah satu ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Solo. Hanya satu hal yang mereka tunggu, sidang kasus dugaan korupsi APBD 2003 yang menyeret enam mantan anggota DPRD Solo periode 1999-2004 menjadi terdakwa. Rencananya, sidang bakal mengagendakan pembacaan tuntutan dari jaksa.

Sejak pagi, sejumlah jurnalis yang biasa menggawangi desk hukum dan kriminalitas di Solo sudah mangkal di pengadilan. Hari itu, ada dua jadwal sidang yang cukup menarik, selain sidang korupsi APBD 2003, masih ada juga sidang korupsi lainnya yaitu korupsi dana PKPS BBM di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Solo yang menyeret mantan Direkturnya Siti Nuraini Arief sebagai terdakwa.

Sidang kasus korupsi PKPS BBM juga mengagendakan pembacaan tuntutan. Seperti sudah menjadi kewajaran, jadwal persidangan selalu mengalami penundaan. Untuk sidang korupsi RSJD, boleh dibilang cukup tepat waktu, dimulai jam 10.40 WIB. Jaksa, hakim, pengacara dan terdakwa semuanya sudah siap dan sidang digelar. Jaksa akhirnya menuntut Siti Nuraini Arief dengan 2,5 pidana penjara plus denda Rp 50 juta plus pengembalian uang lebih dari 600 juta yang telah dikorupsi.

Seusai sidang, Siti sempat menghindari jurnalis. Wajahnya ditutup dengan blocknote dan langsung dirangkul oleh keluarganya. Tampak dia sempat menangis setelah jaksa menuntutnya 2,5 penjara. Dan, ketika sidang kasus korupsi itu sudah berlalu, kini tinggal sidang korupsi APBD 2003 yang jadi incaran jurnalis.

Ruang sidang IV PN Solo telah disiapkan. Pengeras suara telah terpasang rapi. Namun, hinggga lebih dari 2 jam menunggu belum ada kepastian kapan sidang digelar. Jaksa, pengacara, enam terdakwa yaitu Gunawan M Su’ud, Zaenal Arifin, Sahil Al Hasni, James August Pattiwael, Bambang Rusiantono dan Satryo Hadinagoro juga telah siap. Jurnalis, entah itu jurnalis media cetak, fotografer dan wartawan TV dan radio juga telah siap sedia merekam momen pembacaan tuntutan tersebut.

Tak ada kejelasan kapan sidang dimulai membuat jurnalis mulai letih menunggu dan kursi panjang di dalam ruang sidang menjadi pelarian. Ada sekitar lima kursi panjang di dalam ruang sidang itu dan semuanya terisi oleh jurnalis yang kelelahan menunggu. Beberapa jurnalis bahkan sempat tertidur pulas saat tiduran di kursi panjang. Mereka seakan menanti sebuah hal yang belum pasti.

Apa yang ditunggu oleh jurnalis di kursi panjang itu, tak beda dengan penantian panjang dari masyarakat akan sebuah keadilan. Penantian panjang akan terungkapnya sebuah kasus korupsi yang dilakukan secara massal. Kasus korupsi APBD 2003 telah bergulir sejak tahun 2004 atau empat tahun yang lalu. Pimpinan DPRD Solo periode 1999-2004 dan juga anggota Panitia Rumah Tangga (PRT) telah menjadi terpidana kasus serupa dan kini giliran enam terdakwa yang menunggu kepastian hukum.

Empat tahun proses hukum tersebut berjalan. Untuk sebuah proses hukum, empat tahun merupakan waktu yang lama. Setelah ditangani Polwil Surakarta berkas kasus tersebut sempat bolak-balik dari Kepolisian ke Kejaksaan hingga puluhan kali. Baru pada awal tahun 2008 berkas untuk enam terdakwa dilimpahkan ke PN Solo. Setelah sekitar 8 bulan persidangan digelar, akhir September akhirnya sampai pada tuntutan.

Namun, setelah menunggu sekitar 3 jam, jurnalis harus kecewa karena pembacaan tuntutan baru akan dilakukan setelah Lebaran dengan alasan majelis hakim tidak komplit meski jaksa telah siap dengan tuntutannya. Penantian panjang itu ternyata belum berakhir. Penantian jurnalis di kursi panjang pengadilan seakan menyiratkan sebuah kenyataan penantian panjang masyarakat akan sebuah keadilan.

Iklan

“Surat Cinta” dan Akurasi Berita

Kalau Einstein punya rumus EM=C2 yang menjadikannya melegenda,

maka jurnalistik punya rumus a+b=c yang wajib hukumnya.

Berproses sebagai seorang jurnalis yang baik dan benar aku pikir bukan merupakan hal yang mudah. Setelah pekerjaan mencari berita yang kemudian dilanjutkan dengan menuliskan berita tersebut kadang ada saja pikiran yang mengganjal memikirkan apakah tulisanku benar-benar sudah clear atau belum. Jawaban itu kadang baru terjawab pagi harinya saat koran memuat tulisanku. Kalau udah clear syukur, kalau tidak, maka bayangan datangnya “surat cinta” menggelayuti pikiran.

Istilah “surat cinta’ merupakan istilah familier di tempatku bekerja jika seorang reporter atau redaktur mendapatkan surat peringatan (SP) karena melakukan kesalahan, terutama dalam proses jurnalistik. Kata “surat cinta” menjadi sebuah plesetan yang sering digunakan di ruang redaksi untuk sekedar menghibur diri. Namun, plesetan SP menjadi “surat cinta” bukan berarti mengesampingkan arti dari SP itu sendiri, kata “surat cinta” dirasakan lebih terasa indah dan familier sehingga bagi yang menerimanya akan terasa tidak terlalu menyakitkan.

Sudah sekitar 2,5 tahun, aku berproses sebagai seorang jurnalis di sebuah koran lokal. Selama itu pula, aku belum pernah merasakan dag dig dug-nya mendapatkan “surat cinta”. Namun, kisah perjalananku selama 2,5 tahun yang clear dari “surat cinta” runtuh gara-gara uang palsu (Upal). Ya, kasus Upal yang aku tulis pekan lalu membawaku merasakan mendapatkan “surat cinta”.

Harus diakui, aku memang layak mendapatkan “surat cinta”. Aku melakukan kesalahan yang cukup fatal, yaitu saat itu aku menulis uang pecahan Rp 50.000 terbitan lama bergambar Ki Hajar Dewantoro. Padahal, seharusnya uang pecahan Rp 50.000 terbitan lama bergambar WR Supratman. Satu hari setelah berita itu keluar, koranku melakukan ralat dan tiga hari setelah kejadian itu, “surat cinta” itu datang kepadaku.

Setelah kejadian itu, aku ingat betul dengan rumus a+b=c yang pernah diberikan dosen kuliah jurnalistik cetak saat aku kuliah. A artinya adalah akurasi, b artinya balance dan c adalah clearity. Ya, rumus tersebut merupakan rumus paten, yaitu ketika menulis berita dengan akural dan berimbang (balance) maka akan menghasilkan berita yang clear alias aman alis baik dari segi jurnalistik. Namun, saat itu aku melupakan komponen a, sehingga berita yang ada menjadi tidak clearity.

Rumus a+b=c bisa jadi rumus yang simpel dan tidak ribet. Namun, dalam penerapannya, memang tidak semudah pengucapannya. Melakukan proses jurnalistik dengan berpatokan pada akurasi bukan hal yang enteng. Ketika dihadapkan pada fakta yang rumit dan kadang saling bertentangan, akurasi sangat penting, maka perlu ada pemikiran dan pemahaman yang lebih mendalam, agar berita yang diproses dari kumpulan fakta-fakta yang kadang berkeping-keping, dapat ditulis dengan akurat.

Menulis berita dengan balance atau imbang juga bukan perkara mudah. Ada istilah dalam jurnalisme yaitu cover both side yang saat ini sudah berkembang lagi menjadi cover all side. Istilah itu sama artinya dengan jurnalis menuliskan fakta dengan melihat dari berbagai sudut pandang agar beritanya menjadi imbang. Bagi orang awan, imbang kadang diartikan dengan memuat tulisan dua belah pihak yang sama besar dan sama panjang tulisannya.

Bahkan, beberapa perusahaan atau orang yang merasa dirugikan dengan media dan meminta adanya hak jawab yang besarnya sama dengan berita awal tersebut dimuat. Ini artinya sama dengan ketika berita yang dipermasalahkan merupaka berita headline, maka hak jawab yang keluar juga harus headline. Ya, betapa kompleksnya masalah balance hingga kadang tidak sedikit masalah balance berujung pada masalah hukum. Nah, ketika akurasi dan keberimbangan ikut menghiasi atau bahkan telah menjadi dasar atau pondasi dari sebuah berita, maka dapat dikatakan berita tersebut telah clear.

Kini, ketika aku baru saja mendapatkan “surat cinta”, rumus a+b=c selalu aku pikirkan. Mungkin selama ini aku sudah mulai melupakan rumus simpel tersebut dalam berproses. Aku anggap saja “surat cinta” itu telah me-refersh ingatan dan pemahamanku soal rumus a+b=c karena bagaimanapun itu rumus tersebut merupakan rumus wajib dalam jurnalistik, seperti halnya rumus EM=C2 dalam dunia fisika.


%d blogger menyukai ini: