Tag Archives: politik

Tan Malaka dan operanya

Kontroversial. Itulah kata yang pas untuk menggambarkan Bapak Revolusi Indonesia, Tan Malaka. Kontroversi memang selalu menyelimuti setiap liku laki-laki kelahiran Suliki ini. Mulai dari perpecahannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Komunis Internasional (Komintern), petualangannya ke berbagai negara karena diburu intel hingga kematiannya yang masih misterius. Kini, kontroversi kembali menyeruak, Opera Tan Malaka dilarang disiarkan di TV lokal  di sejumlah daerah oleh aparat negara.

Melihat dengan mata kepalanya sendiri, Tan Malaka begitu berduka saudara-saudaranya sebangsa ditindas di perkebunan di Sumatra. Kenyataan di perkebunan itu membuat hatinya berontak dan datang ke pusat pergolakan perjuangan bangsa, Jawa. Dia pun bergabung dengan tokoh-tokoh PKI untuk mengkoordinasi buruh-buruh. Tak hanya itu, Tan Malaka juga mendirikan sekolah-sekolah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sang Penjajah Belanda yang khawatir dengan kegiatan Tan Malaka akhirnya menangkap dan membuangnya.

Tan Malaka pun memulai operanya di Belanda saat pembuangan. Beberapa kali bergabung dengan Komintern, dia ditunjuk sebagai Pimpinan Komunis Asia Tenggara. Namun, hubungannya dengan PKI dan Komintern pecah setelah PKI berniat memberontak 1927. Partai Republik Indonesia (Pari) didirikannya sebagai alat perjuangan. Puluhan tahun Tan Malaka berpetualang ke berbagai negara menghindari kejaran intel. Baru menjelang kemerdekaan bangsa ini, Tan Malaka bisa masuk Indonesia.

Setelah kemerdekaan, Tan Malaka berhubungan dengan tokoh-tokoh perjuangan mulai dari Soekarno hingga Jenderal Soedirman. Sikap kerasnya dan tak mau kompromi dengan penjajahan akhirnya mengantarkannya ke ujung maut oleh sesama anak bangsa. Kematiannya masih penuh misteri. Ada yang menyebutnya dia ditembak dan dibuang ke Kali Brantas. Namun, peneliti Belanda, Harry A Poeze menduga Tan Malaka dimakamkan di Semen, Kediri. Hingga kini, teka-teki kematiannya pun belum terungkap.

Kini, kala sejumlah TV lokal hendak menayangkan Opera Tan Malaka, mereka yang dikenal dengan aparat negara melarang penayangan opera yang mengawinkan antara musik dan sastra itu. Rupanya bangsa ini masih belum benar-benar belajar dari sejarah. Segala sesuatu yang berbau PKI adalah haram hukumnya. Anak-anak muda bangsa ini dipaksa untuk tidak mengenal Tan Malaka yang sebenarnya sudah menyandang gelar pahlawan nasional. Bangsa ini terlalu berpikiran kerdil ketika tokoh yang bisa menginspirasi anak-anak muda tentang totalitas perjuangan dan nasionalisme selalu diasingkan dari rakyatnya.

Bangsa ini tak boleh lupa, Tan Malaka memang seorang komunis, namun juga nasionalis sejati. Mereka para aparat negara tak boleh lupa, proklamator bangsa ini, Soekarno selalu menenteng buku Aksi Massa karya Tan Malaka untuk menggerakkan semangat rakyat menjelang kemerdekaan. Anak-anak muda yang memaksa Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan juga “dikompori” Tan Malaka. Soekarno pun sudah menyerahkan mandat kepada Tan Malaka dan tiga orang lainnya untuk memimpin bangsa ini jika suatu ketika Soekarno menghadapi masalah.

Kita selalu mendengungkan diri sebagai bangsa yang besar karena menghargai perjuangan para pendiri bangsa ini. Namun, negara lewat aparat-aparatnya telah melarang rakyatnya untuk menonton sepenggal kisah tentang pahlawan nasional itu. Benarkan kita bangsa yang besar?

 


Demokrasi di Kota Monarki

Kota itu bukan kota yang berdiri sendiri dan mandiri. Namun, umur kota kecil ini sudah tua. Bahkan lebih tua dari negara induknya. Orang mengibaratkan, kota ini adalah bidan yang setia menimang negera induknya sebagai bayi.

Di kota tua itu, sebuah sistem pemerintahan kuno telah terbentuk sejak dulu kala. Sistem pemerintahan yang dianggap paling purba. Sistem pemerintahan yang penguasanya turun-temurun. Penguasanya disebut raja dan daerah kekuasaannya dikenal dengan kerajaan. Orang modern menyebutnya sistem monarki.

Kala itu, kerajaan itu berada dalam sebuah negeri terjajah. Saat gegap gempita revolusi negeri terjajah menyeruak, kerajaan itu pun larut dalam revolusi itu. Banyak yang bilang, kerajaan itu punya andil besar lahirnya negara yang baru saja melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Dan sejarah menceritakan, kerajaan itu menyatakan penyatuannya kepada negara itu karena ikatan senasib sepenanggungan zaman revolusi. Sang bidan pun menyatakan penyatuannya kepada bayi yang baru lahir.

Kerajaan itu pun akhirnya mendapatkan keistimewaan oleh negara baru itu sebagai imbal balik atas perannya saat zaman revolusi. Raja di kota itu secara otomatis akan menjadi pemimpin administrasi kota. Sang raja merangkap jabatan sebagai pemimpin kota dalam sebuah tatanan negara yang katanya menganut sistem demokrasi.

Sistem monarki yang sudah lama dianut akhirnya berpadu dengan sistem demokrasi yang dianut negeri itu. Dua sistem itu bergumul, menyatu dan berpadu dalam kota itu. Puluhan tahun lamanya sistem kuno monarki itu berpadu dengan sistem modern demokrasi. Itu yang akhirnya disebut orang dengan keistimewaan kota itu.

Keistimewaan itu telah mengakar dan mendarah daging bagi penduduk kota tua itu. Tak hanya penduduk asli kota itu, ribuan anak muda yang mendatangi kota itu juga ikut memetik buah manis dari keistimewaan itu. Percintaan sistem monarki dan demokrasi melahirkan ekostisme kota yang bernama pluralisme.

Kota itu masih percaya dengan Sabda Pandita Ratu, tapi perbedaan pemikiran dan pendapat bukan barang haram di kota itu. Kota itu masih setia nguri-uri akar budaya yang lahir dari nenek moyang, namun tidak menolak mentah-mentah arus globalisasi. Perpaduan antara “kekunoan” dan “modernitas” itu yang semakin membuat istimewa kota itu.

Kota itu semakin istimewa saat ribuan orang dari berbagai suku bangsa, dari berbagai agama, dari berbagai penjuru negara ini berkumpul di kota itu. Akhirnya kota itu menjadi manifestasi dari negara itu.

Di kota monarki itu, anak muda belajar dan mengenal demokrasi. Di kota kecil itu anak-anak muda berbisik-bisik soal revolusi. Mereka lelah dengan sistem demokrasi yang belum juga menyejahterakan rakyat jelata dan berpikir revolusi menjadi solusi.

Kini kota monarki itu digugat oleh pemimpin negara. Monarki dianggap menghalangi demokrasi. Mereka yang ada di kota itu bertanya-tanya apa yang terjadi. Ada yang merasa pemimpin negara lupa sejarah. Namun, ada pula yang merasa pemimpin negara hanya menjalankan konstitusi.

Rakyat jelata di kota itu menunggu keputusan para pengurus negara. Apakah kota itu akan menjadi monarki seutuhnya yang artinya sang bidan tak lagi menggendong bayinya. Apakah kota itu menjadi demokrasi seutuhnya yang artinya melupakan semua sejarah masa lalu. Atau apakah mereka para pengurus negara itu membiarkan perpaduan monarki dan demokrasi terus terjadi?


Bertemu Tan Malaka di PMI

Mungkin bangsa ini lupa kalau pernah punya anak bangsa yang bernama Tan Malaka. Mungkin para sejarawan hilang ingatan, proklamator Soekarno selalu menenteng buku karya Ibrahim Datuk Tan Malaka untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Mungkin para anak muda negeri ini lebih bangga mengenakan kaus oblong bergambar Che Guevara daripada bergambar laki-laki kelahiran Suliki, Sumatra Barat ini.

Kalau kau bertanya siapakah Tan Malaka itu pada anak SD atau SMP, mungkin mereka menjawab, “Nama lain dari Selat Malaka.” Kalau kau bertanya pada pelajar SMA, mungkin mereka hanya bergumam, mengerutkan dahi, tersenyum dan menggelengkan kepala. Wajar mereka pelajar SD-SMA tak tahu siapa Tan Malaka karena memang nama itu tidak pernah disebut dalam buku pelajaran buatan Departemen P&K atau Kementerian Pendidikan. Kalau kau bertanya pada mahasiswa, bisa jadi mereka menjawab, “Jelas Tan Malaka itu tokoh PKI, temannya Aidit,” jawab mereka sok tau.

Tan Malaka adalah legenda. Tan Malaka adalah tokoh misterius seperti tokoh Pendekar Tanpa Nama dalam novel Nagabumi-nya Seno Gumira Ajidarma. Tokoh yang menyandang 23 nama palsu dan hampir 20 tahun (1923-1942) menjadi seorang pelarian yang selalu berpindah tempat mulai dari Kanton, Filipina, Singapura, Thailand, kembali ke Filipina, Shanghai, Hongkong, Pulau Amoy, kembali ke Singapura, Burma, ke Singapura lagi dan terakhir Penang, Malaysia sebelum akhirnya masuk ke Indonesia melalui Medan dengan nama Legas Hussein.

Dialah tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebelum Indonesia merdeka. Bukan tokoh PKI era Aidit seperti kata mahasiswa yang sok tau itu. Maka, jangan heran kalau namanya sama sekali tidak ada dalam buku pelajaran sejarah resmi dari pemerintah karena Tan Malaka seorang komunis.

Bagi sebagian orang, Tan Malaka layak disejajarkan dengan Che Guevara sebagai tokoh revolusioner dan tak kenal kompromi. Namanya dikenal mulai di Moskow ketika masih ada Komunis Internasional (Komintern), disebut-sebut di Belanda setelah sempat mencalonkan diri menjadi anggota DPR Belanda, di Filipina disejajarkan dengan Jose Rizal, pahlawan negeri itu.

Nasib Tan Malaka yang namanya tidak membumi di negerinya sendiri lebih karena dia seorang komunis. Namun, karyanya mulai dari 100% Merdeka, Gerpolek, Dari Penjara Ke Penjara hingga karya masterpiece-nya, Madilog layak dihargai. Dalam karya itu tertuang pemikiran-pemikiran seorang Tan Malaka. Bahkan, seorang Soekarno pun diketahui sering menenteng buku-buku karya Tan Malaka saat persiapan kemerdekaan bangsa ini.

Buku-buku yang berisi pemikirannya sudah banyak menjejali toko-toko buku. Dan khazanah tentang Tan Malaka semakin lengkap dengan terbitnya novel Pacar Merah Indonesia (PMI) karya Matu Mona. Novel kuno yang terbit tahun 1930-an ini, diterbitkan ulang oleh penerbit Beranda, Februari 2010. Dari tiga buku PMI, baru menemukan dua buku yaitu PMI buku 1 dan PMI buku 2 yang beredar di pasaran.

Dalam novel itu, Tan Malaka digambarkan sebagai sosok bernama Pacar Merah. Seperti dalam kehidupan nyata, di berbagai negara tempat pelariannya namanya selalu berganti-ganti menggunakan nama palsu untuk menghindari kejaran intel-intel internasional yang memburunya.

Membaca novel ini, kau akan dibawa dalam hiruk pikuk peta perpolitikan internasional tahun 1930-1932. Dari Moskow, Paris, Thailand, Filipina, Singapura, Palestina, India hingga Iran. Kau akan dibawa berlari dari satu kota ke kota lain, dari negara satu ke negara lain, dari satu pulau ke pulau lain. Layaknya sebuah cerita petualangan, ada kalanya Pacar Merah rehat sebentar dari kejaran intel, ada kalanya terkepung dalam rumah, terjebak dalam peperangan China-Jepang, tertangkap intel, dipenjara dan bebas untuk melanjutkan perjuangan.

Dalam novel itu digambarkan pula bagaimana sosok Pacar Merah yang begitu memiliki pengaruh di berbagai negara hingga selalu ada orang yang membantunya dalam pelarian. Selalu ada lubang tikus saat intel internasional memburunya. Namun, sayang, dalam novel itu digambarkan sosok Pacar Merah yang seperti memiliki ilmu mistik sehingga selalu bisa selamat dari tangkapan intel meski sudah terjepit. Mungkin itu jadi alasan M Sjarqawi (penerbit PMI tahun 1938) untuk mengatakan jika tokoh yang ada dalam novel itu adalah fiksi belaka. Padahal dalam buku Madilog, Tan Malaka menentang keras dunia mistik yang membelenggu bangsa ini.

Bagi Harry A Poeze, peneliti Belanda yang menaruh perhatian lebih soal Tan Malaka, PMI selayaknya roman picisan yang sedang berkembang tahun 1930-an. Namun ada kelebihan roman PMI yaitu menggabungkan antara fakta, khayalan dan ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan Karl May, Victor Hugo ataupun Alexandre Dumas kala itu.

Dan seperti roman-roman pada umumnya, bumbu-bumbu asmara dan percintaan juga menjadi kisah menarik dalam PMI. Kisah cinta antara Ivan Alminsky (tokoh yang menggambarkan tokoh PKI lainnya Alimin) dan Marcelle dengan kata romantis j’ai deux amorus juga mengisi beberapa lembar buku ini. Atau kisah tentang Pacar Merah dengan Si Cantik Ninon. Ketika Alminskyberkata kepada Marcelle ,”J’ai deux amorus. Aku memiliki dua cinta yaitu cinta kepada negeriku dan kepadamu.”, maka Pacar Merah memilih mengesampingkan perasaannya kepada Ninon karena begitu besar rasa cintanya kepada negerinya. Hingga akhir hayat, Pacar Merah hanya memiliki satu cinta, cinta kepada negerinya, Indonesia.

Ketika buku-buku karya Tan Malaka dianggap sebagai buku berat, buku yang dijejali doktrinasi dan “kalah pamor” dengan buku picisan, maka novel PMI bisa menjadi obat. Obat untuk lebih mengenal Si Macan, Tan Malaka.


Politik, batik & falsafah Jawa

Lelaki paruh baya itu berdiri tenang di tengah podium. Semua mata menatap ke arahnya. Dia bukan orator ulung, tapi semua orang yang berada di dalam ruangan itu menunggu lelaki berperawakan kurus itu mengucapkan kata.

“Saya minta maaf,” kata dia.

Pengusaha yang larut dalam riuh rendahnya dunia politik itu tidak mengawali pidatonya dengan kalimat berapi-api. Ucapan maaflah yang meluncur dari bibir lelaki itu. Sebuah permintaan maaf, atas “ketidaksopanan”-nya mengenakan hem bermotif daun pepaya dan bergaya kasual di tengah acara formal.

Di dampingi seorang lelaki berkumis tebal di sebelah kirinya yang menjadi pasangannya dalam sebuah pertarungan politik, dia memilih menembus batas garis formalitas sebuah acara pemerintahan demi sebuah kebanggaan atas karya yang bernama batik. Demi sebuah promosi karya seni kebanggan Indonesia itu, dua lelaki yang mengenakan batik dengan motif sama itu, “tak mengindahkan” formalitas pakaian resmi, jas dan peci.

Pedagang di Pasar Klewer dan Kampung Batik Laweyan, berharap saya mempromosikan batik.”

Dia memilih mendengarkan keluh kesah pedagang batik yang sedang berjuang melawan serbuan batik abal-abal dari mancanegara daripada menuruti formalitas acara yang kadang mengharuskan seseorang berpakaian jas. Dan dari pakaian ngejreng itu mereka tidak hanya menembus batas-batas formalitas acara, mereka telah melunturkan kekakuan sebuah acara formal.

Tapi dunia politik tidak melulu soal keluh kesah masyarakat saja, politik juga soal seni. Seni menempatkan posisi yang tepat dan diwaktu yang tepat. Dan lawan politik lelaki itu merasa, lelaki yang menjadi pesaingnya itu tidak bisa menempatkan posisi yang tepat dan diwaktu yang tepat.

“Sebenarnya saya juga ingin tampil cakep dengan mengenakan batik. Tapi dalam undangan, saya diminta mengenakan pakaian jas, maka saya mengikuti aturan diundangan itu,” kata dia yang terlihat handsome dengan setelan jas dan peci didampingi pasangannya.

Dalam dunia politik, sebuah hal kecil yang bernama pakaian saja bisa diperdebatkan, apalagi sesuatu hal yang esensial dan prinsipil. Dan dua pasangan yang sudah masuk gelanggang pertarungan politik memang harus beradu sesuatu hal yang esensial dan mendasar daripada membicarakan soal pakaian.

Bagi pasangan yang menjadi pesaing lelaki berbaju batik, simbol-simbol budaya mulai batik, heritage dan pengembalian nama kampung dan jalan seperti masa lalu memang penting. Namun, lelaki yang merupakan orang dalam dari sebuah keraton di Jawa itu menilai ada hal lain yang lebih fundamental dan mendasar yaitu pembangunan budaya Jawa dengan berpegang teguh pada falsafah Jawa.

Atas dasar falsafah itu pembangunan budaya Jawa bisa dikembangkan. Mempertahankan budaya dari arus globalisasi yang semakin menggurita memang bukan perkara gampang. Budaya bukan hanya sesuatu yang berwujud seperti bangunan, pakaian ataupun pengembalian momori masa lalu. Tapi budaya juga soal karakter, pola hidup dan prinsip hidup sesuai budaya itu.

Ada tiga falsafah yang harus jadi pegangan yaitu menjaga harmoni kehidupan, mengurangi yang merusak harmoni itu dan meningkatkan budi.”

Dan falsafah yang agung itu harus diterjemahkan dan gariskan dalam sebuah kebijakan untuk pembangunan budaya Jawa. Seperti menjawab falsafah dari pesaingnya itu, lelaki kurus itu menutup pidato dengan berkata, “Bisa rumangsa, ora rumangsa bisa (bisa merasa, bukan merasa bisa).”


Negeri Maling(sia)

Negeri Maling. Biasanya aku menyebutnya begitu. Mungkin agak berlebihan, tapi itulah realitas yang ada di negeri di mana penguasa memiliki kesempatan untuk menjadi maling.

Negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam. Orang biasa menyebutnya dengan gemah ripah loh jinawi. Negeri di mana, tanpa perlu banyak mengeluarkan keringat agar tanaman tumbuh subur. Negeri di mana, matahari bersinar setengah tahun dan hujan akan turun membasahi kekeringan setengah tahun berikutnya.

Banyak orang menyebutnya sebagai Keajaiban dari Asia. Ada yang lebih suka menyebut dengan sebutan Macan Baru dari Asia. Dulu, ada istilah era tinggal landas, era di mana negeri yang kaya raya itu akan dapat terbang layaknya burung garuda dan menuju kemakmuran.

Sudah lebih dari 10 tahun penguasa yang menciptakan slogan era tinggal landas itu jatuh, namun negeri itu masih berada di landasan. Borok dari penguasa lama banyak yang terkelupas dan meninggalkan berbagai macam kebobrokan hingga akhirnya negeri itu menjadi Negeri Maling.

Hampir setiap sudut kehidupan di negeri itu dikuasai oleh maling. Ada yang suka maling kayu, ada yang tertarik menjadi maling ikan. Kadang ada juga yang memilih menjadi maling emas, maling minyak, maling kebebasan, maling demokrasi, maling keadilan, maling hukum hingga maling suara rakyat. Namun, yang agak berlebihan adalah mereka yang memilih menjadi maling duitnya rakyat.

Bukan tanpa aturan, maling-maling itu menciptakan beragam aturan yang ujung-ujungnya menjadi jalan pemulus untuk kehidupan maling itu sendiri. Tidak hanya itu saja, maling itu saling terkait dan memiliki hubungan saling ketergantungan. Maling kayu dan ikan sering kongkalikong dengan maling keadilan dan hukum, begitu juga dengan maling emas dan minyak. Kalau maling demokrasi, maling suara rakyat, maling kekuasaan itu tak jauh-jauh dari urusan duitnya rakyat.

Negeri yang begitu kaya itu seakan tidak ada habisnya untuk dimaling. Semua yang ada dikuras habis, disikat tanpa ampun, disedot tanpa henti. Nasfu bermaling-maling ria sudah begitu akutnya hingga rakyat dilupa, begitu banyak kekayaan lain negeri itu seperti seni dan budaya dilupakan begitu saja.

Hingga suatu ketika ada negeri lain yang berani maling kekayaan di Negeri Maling. Semua terhentak dan tersentak. Mereka sudah mengikrarkan diri sebagai Negeri Maling paling maling di dunia. Namun, nyatanya masih saja ada negeri lain yang berani maling di Negeri Maling yaitu Negeri Malingsia.

Negeri Malingsia itu suka mengklaim berbagai seni dan budaya Negeri Maling. Mencaplok dua pulau Negeri Maling dan hobi bertindak keji terhadap rakyat jelata Negeri Maling yang mengadu nasib di negeri itu. Negeri Maling merasa kebobolan hingga akhirnya negeri itu mengikrarkan untuk menolak segala permalingan hingga itu semua tak ubahnya maling teriak maling.


Harapan yang terbajak…

“Kalau saya sih, berharap anggota DPR yang baru bisa memperbaiki ekonomi, mengurangi pengangguran dan perbaikan sistem pendidikan.”
Kalimat itu meluncur dari seorang warga yang diwawancarai seorang jurnalis TV. Harapan itu terlontar tepat satu bulan setelah pesta usai, saat mereka penyelenggara Pemilu berkewajiban mengumumkan hasil 9 April lalu.
Berjuta-juta harapan dari ratusan juta orang di negeri ini, dibebankan pada mereka yang menyandang status sebagai wakil rakyat. Pada mereka yang berjanji atau pura-pura berjanji akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Pada mereka yang biasa bersafari dan berdiskusi di Gedung Senayan.
Ada yang berharap, pendidikan gratis, ada harapan tentang jaminan kesehatan, harapan soal lapangan pekerjaan, harapan tentang kedamaian, harapan tentang perbaikan moral bangsa, harapan tentang stabilitas bangsa hingga harapan tentang perbaikan upah buruh. Harapan tentang hari esok yang lebih baik.
Di pundak mereka para wakil rakyat yang terpilih, harapan itu digantungkan. Mereka yang telah memilih para calonnya hanya bisa berharap, berharap agar harapan yang telah dititipkan tidak tercecer di tengah gegap gempitanya Gedung Senayan, tidak terselip di antara kepentingan pribadi dan kelompok dan tidak tertinggal di mobil dinas mewah anggota Dewan. Tentunya rakyat juga tidak berharap, harapan itu terbuang dan menguap begitu saja di tengah riuh rendahnya perebutan kekuasaan. Rakyat hanya bisa berharap para wakilnya tidak menjadi kacang yang lupa dengan kulitnya.
Segunung harapan yang ditumpuk itu, kini seakan hanyut bersama sang waktu yang terus berjalan. Harapan itu telah tergantikan oleh usaha mencari kekuasaan. Harapan itu telah pupus di tengah jalan sebelum diperjuangkan. Harapan itu telah dimusnahkan oleh naluri binatang, naluri berkuasa dan harapan itu telah dibajak oleh mereka para petinggi partai.
Mereka tidak lagi sibuk memikirkan soal memperjuangkan harapan, tidak lagi memikirkan aspirasi yang disampaikan, tidak lagi memikirkan keinginan para pemilihnya, mereka lebih memilih mencari kekuasaan. Dan yang menyakitkan, mereka berdalih, dengan kekuasaan mereka bakal lebih bisa memperjuangkan harapan itu.
Masih terlalu pagi untuk mengatakan mereka gagal memenuhi harapan ratusan juta orang di negeri ini, namun jika harapan itu telah terbajak, masihkan kita bisa berharap.


“Ini Pesta Demokrasi, Bung!”

Entah mengapa, bagiku raungan suara knalpot yang memekakkan telinga lebih indah suaranya daripada celoteh Jurkam yang mengobral janji. Wajah para simpatisan Parpol yang dicorat-coret juga lebih sedap dipandang mata daripada wajah para Caleg yang mengesankan diri “smart” ketika debat.

Janji yang terucap Jurkam ketika kampanye, pernah aku dengar 5 tahun yang lalu. Apa yang mereka katakan tak jauh beda ketika mereka berdiri di atas panggung tahun 2004 lalu di depan ribuan massa yang aku yakin lebih menunggu goyangan hot penyanyi dangdut daripada ocehan Jurkam. Kalaupun ada bedanya, hanya sedikit saja.

Dan mereka para Caleg sudah terlalu lelah mengesankan diri sebagai seseorang yang “smart”, “perduli” ataupun “aspiratif”. Mereka terlalu letih dengan citra yang ingin didapatkan hingga akhirnya, aku terlalu muak melihat wajah mereka. Bagi mereka citra adalah segalanya, termasuk citra sebagai orang yang dianiaya, didzolimi. Citra sebagai orang yang tertindas terlalu sering diciptakan sehingga hampir semua Caleg mengaku orang tertindas (entah siapa yang menindas).

Ketika mereka Jurkam dan Caleg sibuk dengan cara mereka sendiri menghadapi pemilu, maka masyarakat punya cara sendiri melampiaskan nafsu demokrasi. Knalpot sepeda motor yang meraung-raung, arak-arakan di jalanan yang memacetkan, corat-coret wajah sebagai bentuk fanatisme menjadi cara tersendiri untuk menghadapi proses demokratisasi di negeri ini.

Kampanye Pemilu telah membuktikan dangdut lebih menarik dari janji kampanye. Mendayu-dayunya musik dangdut lebih asoy daripada obral janji yang berbusa-busa. Hentakan musik dangdut (plus kendangnya) lebih membuat masyarakat bergoyang dan mengangkat tangan daripada teriakan Caleg “Pilih saya.”

Saat kampanye sudah akan berakhir, mereka para Caleg dan Jurkam masih punya itung-itungan politik menuju hari pemilihan dan bagi masyarakat, akhir kampanye adalah akhir dari segala pelampiasan nafsu belajar demokrasi seperti kata seorang simpatisan partai yang harus kena tilang polisi, “Ini pesta demokrasi, Bung.”


%d blogger menyukai ini: